Info Jaro — Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh sebagai investasi sosial kembali memantik perdebatan di ranah politik dan ekonomi. Partai Demokrat merespons dengan nada kritis, mempertanyakan siapa yang akan menanggung beban apabila proyek tersebut terus mengalami kerugian operasional.
Sebelumnya, Jokowi dalam wawancara di Istana Negara menegaskan bahwa proyek kereta cepat bukan semata-mata soal profit, tetapi tentang pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Whoosh bukan hanya proyek bisnis, ini adalah investasi sosial jangka panjang. Efeknya dirasakan dalam bentuk konektivitas, efisiensi waktu, dan pengembangan kawasan,” ujar Jokowi.
Namun, pernyataan tersebut langsung menuai respons tajam dari kubu oposisi, termasuk Partai Demokrat, yang menilai pemerintah tidak transparan mengenai kondisi keuangan proyek senilai Rp113 triliun tersebut.
Demokrat Pertanyakan Tanggung Jawab Kerugian
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menilai istilah “investasi sosial” justru berpotensi menjadi pembenaran atas kegagalan proyek secara finansial.
“Kalau kereta cepat rugi terus, siapa yang menanggung? Ujung-ujungnya tetap uang rakyat, lewat APBN atau penambahan penyertaan modal negara. Jadi, jangan dibungkus seolah-olah ini investasi sosial padahal ada potensi beban fiskal,” kata Herzaky, Jumat (1/11/2025).
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus membedakan antara proyek layanan publik dan proyek komersial. Menurutnya, proyek sekelas KCJB yang didanai melalui pinjaman luar negeri seharusnya memiliki business plan yang jelas dan realistis.
“Kalau memang tujuannya pelayanan publik, maka harus ada subsidi resmi dan transparan. Tapi kalau dikatakan bisnis, ya harus untung. Tidak bisa setengah-setengah,” tegasnya.
Baca juga: Satpolairud Tala gelar sunat gratis anak desa pesisir di Klinik Apung
Sorotan terhadap Kinerja Keuangan Whoosh
Hingga kini, proyek KCJB dilaporkan masih menghadapi tantangan dari sisi keuangan. Berdasarkan data Kementerian BUMN, tingkat okupansi penumpang Whoosh rata-rata hanya sekitar 60–70 persen per hari, masih di bawah target ideal agar proyek bisa menutup biaya operasional dan bunga pinjaman.
Selain itu, pembengkakan biaya pembangunan dari semula Rp86,5 triliun menjadi Rp113 triliun dinilai menjadi beban tambahan yang memperpanjang masa balik modal.
Ekonom dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menilai wajar jika proyek infrastruktur besar tidak langsung untung, namun pemerintah tetap perlu memastikan keberlanjutannya tidak membebani APBN.
“Dalam jangka pendek Whoosh mungkin belum untung, tapi jika pemerintah terus menutup defisitnya tanpa transparansi, itu bisa menimbulkan risiko fiskal. Harus ada audit terbuka,” jelas Faisal.
Pemerintah Tetap Optimistis
Menanggapi kritik tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan bahwa proyek Whoosh masih berada di jalur yang aman. Ia menegaskan pemerintah tengah mengoptimalkan strategi bisnis dan integrasi transportasi agar okupansi meningkat.
“Kita sedang mengembangkan konektivitas dengan LRT, feeder bus, dan perluasan kawasan TOD (Transit Oriented Development). Dengan cara ini, kita yakin pendapatan Whoosh akan meningkat,” kata Budi Karya.
Ia juga menambahkan bahwa kereta cepat memberi manfaat sosial dan ekonomi berupa peningkatan investasi kawasan, pembukaan lapangan kerja, dan percepatan mobilitas.
“Keuntungan sosial ini tidak bisa dihitung dalam rupiah. Tapi dampaknya nyata bagi pertumbuhan ekonomi di koridor Jakarta–Bandung,” ujarnya.
Proyek Strategis Nasional yang Terus Disorot
Meski telah beroperasi sejak 2023, proyek Whoosh masih menjadi topik panas dalam politik nasional. Sejumlah pengamat menilai keberhasilan proyek ini akan menjadi tolok ukur arah pembangunan transportasi masa depan Indonesia.
Namun, bagi sebagian kalangan, transparansi anggaran dan akuntabilitas tetap menjadi hal utama. “Kalau disebut investasi sosial, maka rakyat berhak tahu seberapa besar pengorbanan mereka,” pungkas Herzaky.
