Jaro – Dugaan kasus korupsi yang menyeret nama perusahaan daerah PT Adaro Daya Coal Logistic (ADCL) kini memasuki babak baru. Bupati Balangan, H. Abdul Hadi, secara tegas menyebut adanya indikasi keterlibatan dua oknum anggota DPRD Balangan dalam kasus tersebut.
Bupati Ungkap Dugaan Keterlibatan
Dalam keterangannya, Bupati Abdul Hadi mengatakan bahwa aparat penegak hukum saat ini tengah mendalami aliran dana dari PT ADCL yang diduga tidak sesuai prosedur. Dari hasil pemeriksaan sementara, ada indikasi kuat bahwa dua oknum legislator ikut terlibat dalam praktik dugaan korupsi tersebut.
“Berdasarkan informasi yang kami terima, ada dugaan kuat keterlibatan dua oknum DPRD Balangan. Ini tentu menjadi perhatian serius karena menyangkut integritas wakil rakyat,” tegas Abdul Hadi, Kamis (21/8/2025).
Respons DPRD Balangan
Pernyataan Bupati Balangan ini sontak mengundang perhatian publik, terutama di lingkungan DPRD setempat. Ketua DPRD Balangan, M. Yusuf, mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Kalau memang ada anggota yang terbukti bersalah, tentu harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Kami tidak akan menutupi,” ujar Yusuf.
Meski begitu, ia meminta semua pihak untuk tetap menunggu hasil penyelidikan resmi dari aparat hukum agar tidak menimbulkan fitnah.
Baca juga: Kasus Penikaman di Maumere Saat Pesta Nikah, Satu Meninggal Dua Luka Berat
Fokus pada Transparansi
Kasus dugaan korupsi di tubuh PT ADCL menjadi sorotan lantaran perusahaan tersebut memegang peran penting dalam mendukung aktivitas logistik batu bara di wilayah Balangan. Dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dan aliran dana ilegal membuat publik mempertanyakan transparansi pengelolaan perusahaan daerah tersebut.
“Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan. Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri,” kata Bupati.
Desakan Masyarakat Sipil
Sejumlah organisasi masyarakat sipil di Balangan mendesak agar aparat penegak hukum bergerak cepat dan tidak tebang pilih dalam mengusut kasus ini. Forum Masyarakat Anti Korupsi Balangan (FMAKB) bahkan berencana menggelar aksi damai jika penanganan kasus terkesan lamban.
“Kami ingin kasus ini terang benderang. Kalau benar ada oknum DPRD terlibat, jangan ada kompromi,” ujar koordinator FMAKB, Rahmatullah.
Penutup
Kasus dugaan korupsi PT ADCL yang kini menyeret dua nama anggota DPRD Balangan menambah daftar panjang persoalan integritas pejabat publik di daerah. Publik menantikan langkah tegas aparat penegak hukum agar kasus ini segera terungkap dan tidak berlarut-larut.
