Info Jaro – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang angkat bicara terkait dugaan kasus dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri Nekon. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG).
Menurutnya, setiap laporan maupun keluhan dari masyarakat harus ditindaklanjuti secara serius demi memastikan program berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.
Dugaan Kasus Jadi Perhatian Serius
Kadis Pendidikan menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima informasi terkait dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan MBG di SD Negeri Nekon. Meski belum merinci secara detail bentuk dugaan tersebut, ia memastikan tim internal telah turun melakukan pengecekan.
“Kami tidak ingin berspekulasi. Yang jelas, setiap laporan akan kami klarifikasi. Jika ada kekurangan, tentu akan menjadi bahan evaluasi,” ujarnya.
Program MBG sendiri bertujuan meningkatkan asupan gizi peserta didik agar mendukung konsentrasi belajar dan tumbuh kembang anak secara optimal.
Baca juga: Opini: Rasionalisasi 9.000 PPPK di NTT- Disiplin Fiskal, Keadilan Sosial dan Dilema Desentralisasi
Evaluasi Menyeluruh terhadap SPPG
Sebagai tindak lanjut, Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPPG yang bertanggung jawab dalam distribusi dan pengawasan program MBG.
Evaluasi tersebut mencakup:
-
Prosedur pengolahan dan distribusi makanan
-
Standar kebersihan dan keamanan pangan
-
Ketepatan waktu pendistribusian
-
Kesesuaian menu dengan standar gizi
Kadis menekankan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan di satu sekolah, tetapi juga menyasar sekolah-sekolah lain guna memastikan tidak ada persoalan serupa.
Komitmen Jaga Kualitas Program MBG
Pemerintah daerah berkomitmen menjaga kualitas pelaksanaan MBG karena program ini menyangkut kesehatan dan masa depan anak-anak. Jika dalam proses evaluasi ditemukan pelanggaran atau kelalaian, maka akan ada sanksi sesuai aturan yang berlaku.
“Kami ingin memastikan bahwa anak-anak menerima makanan yang layak, sehat, dan bergizi. Tidak boleh ada kompromi dalam hal kualitas,” tegasnya.
Libatkan Orang Tua dan Masyarakat
Dinas Pendidikan juga mengajak orang tua dan masyarakat untuk aktif memberikan masukan apabila menemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program di sekolah.
Partisipasi publik dinilai penting untuk memperkuat pengawasan, sehingga program MBG benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik.
Kasus dugaan di SD Negeri Nekon ini pun diharapkan menjadi momentum perbaikan sistem, agar pelaksanaan program berjalan lebih baik, transparan, dan akuntabel ke depannya.
