Info Jaro — Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan dengan tegas bahwa pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh / KCJB). Menurutnya, beban pembiayaan utang sebaiknya dibebankan kepada entitas usaha yang memperoleh manfaat dari proyek tersebut, bukan ditanggung oleh negara.
Dalam pernyataannya, Purbaya menyebut bahwa “kalau pakai APBN agak lucu, karena untungnya ke dia, susahnya ke kita.” Maksudnya, keuntungan proyek kereta cepat selama ini dinikmati oleh perusahaan yang menjalankan investasi, sementara beban pembayaran utang justru diusulkan ditimpakan ke negara.
Latar Belakang Utang Whoosh dan Struktur Kepemilikan
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dijalankan melalui konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Struktur kepemilikan sebagian besarnya berada di bawah Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), di mana PT Kereta Api Indonesia (KAI) menjadi salah satu pemegang saham utama.
Purbaya menyatakan bahwa BUMN dan entitas pengelola proyek kini berada di bawah pengelolaan Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara), yang sudah mengantongi dividen dari BUMN hingga Rp 80 triliun lebih. Menurut Purbaya, dana dividen yang sudah dikumpulkan Danantara bisa menjadi sumber untuk menutup kewajiban utang proyek.
Selain itu, opsi restrukturisasi juga tengah dibahas. Salah satu skema yang diajukan adalah agar infrastruktur milik KCIC diserahkan ke negara, sehingga model operasional berubah ke “asset-light” — di mana perusahaan hanya menjadi operator dan tidak lagi memikul porsi kepemilikan aset berat. Dalam skenario ini, beban utang infrastruktur bisa dialihkan ke pemerintah.
Respons Istana: Cari Skema Penanganan Utang
Menanggapi pernyataan Purbaya tersebut, Istana memberikan respons bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta pihak terkait mencari skema penyelesaian utang yang tepat agar beban keuangan kereta cepat tidak terbebani secara tidak adil. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pembahasan tersebut sudah dibicarakan agar tidak terjadi pembebanan berlebihan terhadap keuangan negara.
Meski demikian, ia menyebut bahwa dalam rapat terbatas di kediaman Presiden perihal hal ini belum menjadi agenda utama.
Baca juga: Stafsus Marah AHY Diviralkan Salip Mobil Sultan HB X Saat Lampu Merah
Kritik dan Tantangan
Kegigihan Purbaya menolak pembayaran lewat APBN menuai kritik dari sejumlah pihak. Beberapa pengamat menyoroti bahwa posisi negara sebagai fasilitator proyek strategis bisa menjadi dilema jika beban pembiayaan dibebankan semata pada entitas usaha.
Di sisi lain, tantangan besar muncul dari besaran utang proyek Whoosh itu sendiri. Total investasi proyek ini dikabarkan mencapai miliaran dolar AS, dengan porsi pembiayaan melalui pinjaman luar negeri dan modal pemegang saham. Bila beban bunga dan kewajiban pelunasan tidak tertata dengan baik, efeknya bisa merembet ke aspek keuangan publik dan keberlanjutan operasional proyek kereta cepat.
Jika eksekusi skema “asset-light” atau restrukturisasi utang tidak berjalan mulus, beban fiskal bisa tetap mengintai.
Kesimpulan: Menjaga Batas antara Kepentingan Negara dan Proyek Bisnis
Pernyataan Purbaya menunjukkan sikap yang tegas bahwa proyek kereta cepat, meskipun bernilai strategis, tersandar pada prinsip bahwa utang proyek komersial tidak bisa dipangkas secara otomatis dalam APBN. Upaya mencari skema terbaik agar beban negara tidak berlebihan akan menjadi ujian kebijakan keuangan publik ke depan.
