Jaro- Musrenbang tingkat Kecamatan Jaro menjadi ajang penting dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong tahun 2026. Dari total 215 usulan yang diajukan, sebanyak 88 di antaranya merupakan permintaan pembangunan infrastruktur, menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat akan perbaikan sarana dan prasarana wilayah.
Infrastruktur Dominasi Usulan Musrenbang
Camat Jaro, Suryadi, mengungkapkan bahwa usulan yang masuk mencakup berbagai sektor, mulai dari ekonomi, sosial budaya, hingga ketahanan pangan. Namun, infrastruktur tetap menjadi fokus utama.
“Dari 215 usulan yang diajukan desa-desa di Kecamatan Jaro, kami telah memprioritaskan 31 usulan untuk masuk dalam RKPD 2026,” jelas Suryadi.
Beberapa proyek infrastruktur yang menjadi prioritas antara lain:
-
Pembangunan Jembatan Liang Tapah – Diperlukan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah.
-
Pelebaran Jalan Desa Muang ke Desa Nalui – Guna memperlancar arus transportasi dan distribusi hasil pertanian.
-
Perbaikan Jembatan Ulin dengan Box Culvert – Solusi tahan lama untuk mencegah kerusakan akibat banjir.
-
Pengaspalan Jalan Kebun – Mendukung akses petani ke lahan pertanian.
-
Pembangunan Bundaran Simpang 4 Jaro – Untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan estetika kawasan.
Baca Juga : Polemik 4 Pulau Aceh-Sumut Selesai Prabowo Dipuji, Mendagri Disorot
Selain itu, pembangunan Embung Jaro juga menjadi salah satu prioritas agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, terutama untuk irigasi pertanian dan cadangan air bersih.
Dukungan Olahraga dan Ekonomi Lokal
Tak hanya infrastruktur fisik, Musrenbang juga mengusulkan pembangunan sport center berupa lapangan basket dan voli untuk mendukung aktivitas pemuda.
Kepala Bapperinda Kabupaten Tabalong, Arianto, yang hadir mewakili Penjabat Bupati Hj. Hamida Munawarah, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Melalui Musrenbang, kita bisa mengidentifikasi masalah dan menentukan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Arianto juga berharap usulan yang diajukan tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga pengembangan ekonomi lokal, seperti dukungan untuk UMKM. “Pembangunan harus seimbang, tidak hanya fisik tetapi juga pemberdayaan masyarakat,” tambahnya.
Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat
Musrenbang Kecamatan Jaro dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan organisasi masyarakat. Kolaborasi ini dinilai penting agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.
“Partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” tegas Arianto.
Dengan usulan yang telah diprioritaskan, diharapkan RKPD 2026 dapat menjawab tantangan pembangunan di Kecamatan Jaro, mulai dari peningkatan infrastruktur hingga penguatan ekonomi kerakyatan.
