Info Jaro — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin menegaskan komitmennya untuk mengawasi secara ketat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dijalankan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah pada tahun 2026 mendatang.
Langkah pengawasan ini dilakukan guna memastikan program yang bertujuan menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah itu dapat tepat sasaran serta tidak disalahgunakan dalam pelaksanaannya.
Fokus Pengawasan pada Transparansi dan Akurasi Data
Ketua DPRD Banjarmasin, Haryanto, mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat untuk memberikan makanan bergizi gratis kepada pelajar, namun pelaksanaan di lapangan harus benar-benar diawasi agar tidak menimbulkan masalah baru.
“Program ini sangat baik untuk anak-anak kita, tapi kami ingin memastikan data penerima benar-benar akurat, dan proses distribusinya transparan. Jangan sampai terjadi manipulasi data atau penyalahgunaan anggaran,” ujarnya, Selasa (28/10/2025).
Ia menegaskan bahwa DPRD melalui komisi terkait akan melakukan evaluasi rutin terhadap jalannya program MBG di setiap sekolah penerima, termasuk meninjau kualitas makanan yang disediakan oleh pihak penyedia jasa katering.
“Kami akan turun langsung, tidak hanya menerima laporan di atas kertas. Semua harus diawasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi,” tambah Haryanto.
Harapan Dapat Tekan Angka Stunting
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin, Siti Nurjanah, menilai program MBG sejalan dengan upaya pemerintah kota dalam menekan angka stunting yang hingga kini masih menjadi perhatian serius.
“Anak-anak di usia sekolah dasar dan menengah harus mendapat asupan gizi yang cukup. Dengan adanya MBG, kami berharap dapat membantu memperbaiki pola makan serta tumbuh kembang anak,” tuturnya.
Siti juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua dalam memastikan keberhasilan program. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang juga harus terus digencarkan agar manfaat program tidak hanya berhenti pada pemberian makanan gratis.
Baca juga: Sidang Perdana Kasus Dugaan Penganiayaan Prada Luki Digelar Hari dengan Agenda Pembacaan Dakwaan
Pastikan Anggaran Dikelola Secara Efisien
Di sisi lain, anggota Badan Anggaran DPRD Banjarmasin, Ahmad Zulkifli, mengingatkan agar penggunaan anggaran MBG tidak membebani keuangan daerah. Ia menyebut perlu ada mekanisme koordinasi jelas antara Pemkot dan pemerintah pusat mengenai sumber pendanaan dan pembagiannya.
“Anggaran MBG ini besar, dan jangan sampai pelaksanaannya tumpang tindih dengan program daerah yang serupa. Kami ingin memastikan tidak ada pemborosan dan dana yang digunakan tepat sasaran,” ucapnya.
Menurut Zulkifli, DPRD akan meminta laporan rinci dari Dinas Pendidikan serta Dinas Kesehatan terkait jumlah penerima manfaat, jenis makanan, dan mekanisme distribusi sebelum program dijalankan sepenuhnya di 2026.
Dorongan untuk Libatkan UMKM Lokal
Selain fokus pada aspek pengawasan dan efektivitas, DPRD juga mendorong agar program MBG melibatkan pelaku UMKM lokal di sektor kuliner sebagai penyedia bahan makanan atau jasa katering.
“Dengan melibatkan UMKM, manfaat program ini bisa berlipat ganda. Tidak hanya anak-anak sekolah yang merasakan, tapi juga masyarakat lokal yang usahanya ikut tumbuh,” tutur Siti Nurjanah.
Melalui komitmen pengawasan yang ketat dan keterlibatan berbagai pihak, DPRD Banjarmasin berharap pelaksanaan MBG di kota ini dapat berjalan lancar, transparan, serta benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas gizi dan kesejahteraan masyarakat.
