Info Jaro – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan fakta mengejutkan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari total 10.012 dapur yang digunakan untuk menyiapkan makanan bagi pelajar, baru 198 dapur yang memiliki sertifikat higiene dan sanitasi. Temuan ini menimbulkan tanda tanya besar tentang keamanan pangan yang disajikan melalui program tersebut.
Fakta di Lapangan
Kepala BGN, dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, memaparkan bahwa masih banyak dapur MBG yang belum memenuhi standar kesehatan. Padahal, sertifikat higiene dan sanitasi merupakan syarat mutlak agar makanan yang dikonsumsi anak-anak sekolah aman dan terjamin mutunya.
“Baru 198 dapur yang benar-benar sudah lolos uji kelayakan. Artinya, masih ada ribuan dapur yang belum memiliki sertifikasi resmi,” ungkapnya.
Risiko Kesehatan Anak
Minimnya dapur bersertifikat menimbulkan kekhawatiran serius. Ahli gizi menilai, jika proses pengolahan makanan tidak memperhatikan aspek kebersihan, maka risiko keracunan pangan hingga penyebaran penyakit menular bisa meningkat.
“Program MBG ini seharusnya menyehatkan anak-anak. Namun jika dapurnya tidak higienis, maka justru bisa menimbulkan masalah kesehatan baru,” kata seorang pakar kesehatan masyarakat.
Baca juga: PN Tanjung : Sanksi tindakan anak pelaku pencurian mengacu SPPA
Sorotan DPR
Komisi IX DPR RI langsung menyoroti temuan ini. Sejumlah anggota dewan mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memastikan program MBG berjalan sesuai standar.
“Jangan sampai program besar yang anggarannya triliunan rupiah hanya menjadi proyek tanpa memperhatikan aspek kualitas dan keamanan. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” ujar salah satu anggota dewan.
Perlu Evaluasi Menyeluruh
BGN mengakui pihaknya masih kesulitan dalam melakukan pemeriksaan menyeluruh karena jumlah dapur MBG yang sangat besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Namun, BGN berjanji akan mempercepat proses sertifikasi dengan menggandeng dinas kesehatan daerah.
“Kami akan melakukan audit berkala dan memperkuat kerja sama lintas sektor agar semua dapur memenuhi standar higiene,” tambah Kepala BGN.
Desakan Masyarakat
Temuan ini juga mendapat perhatian luas dari masyarakat. Sejumlah orang tua murid merasa khawatir anak-anak mereka mengonsumsi makanan dari dapur yang belum jelas kualitasnya.
“Kalau memang dapurnya belum bersih dan belum tersertifikasi, lebih baik jangan dipaksakan. Jangan jadikan anak-anak sebagai korban percobaan program,” ungkap salah seorang wali murid di Jakarta.
Harapan ke Depan
Meski temuan ini menimbulkan kegaduhan, BGN tetap optimistis program MBG bisa berjalan baik jika semua pihak bekerja sama. Pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat diharapkan ikut mengawasi proses pengolahan makanan.
“Target kami jelas, seluruh dapur MBG harus memiliki sertifikat higiene dan sanitasi. Ini tidak bisa ditawar,” tegas BGN.
